Akseswarganet – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurahman menyatakan pelantikan pejabat eselon 1, 2, dan 3 tersebut sebagai bentuk pesan simbolis kepada masyarakat Indonesia.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaksanakan pelantikan pejabat eselon satu dan dua.
Pelantikan ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17/TPA/2025 tentang pemberhentian dan
pengangkatan pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian UKM, serta Keputusan Menteri Nomor 5/2025 dan Nomor 6/2025 tentang pengangkatan pejabat eselon satu dan pejabat eselon dua.
Pelantikan ini dipimpin oleh Menteri Maman Abdurahman yang sekaligus mengucapkan sumpah jabatan.
Dalam sambutannya, Menteri Maman memaparkan alasan pemilihan Tanah Abang sebagai tempat pelantikan pejabat tinggi dan menengah, serta peresmian logo baru Kementerian UKM.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para pejabat Kementerian UKM untuk menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat yang dilayaninya.
“Pelantikan pejabat eselon 1, 2, dan 3 di Pasar Tanah Abang ini merupakan pesan simbolis kepada masyarakat Indonesia,” ungkap Maman kepada media di Pasar Tanah Abang, Rabu (15/1/2025).
Pejabat Kementerian UKM yang baru dilantik antara lain:
– Sekretaris Kementerian UKM: Arif Rahman Hakim
– Kepala Biro Pengelolaan Kinerja dan Kerja Sama: Bastian.
– Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Regi Perdana
– Kepala Bagian Hukum: Meti Kusmayanti
– Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Perluasan Pembiayaan Kewirausahaan: Ginda Pandapontan Siregar
Dukungan Makanan Bergizi Gratis, Rp 20 Triliun Disalurkan untuk UKM
Menteri UKM Maman Abdurrahman sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Komitmen ini meliputi pembiayaan penyediaan peralatan untuk mendukung keberlanjutan usaha para pelaku
UMKM, khususnya melalui inisiatif strategis seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Maman memaparkan sejumlah langkah strategis agar UMKM dapat berperan signifikan dalam mendorong ketahanan pangan nasional.
Inisiatif ini dirancang untuk membantu petani, peternak, dan khususnya pelaku UMKM di sektor perikanan dalam memperoleh peralatan usaha dengan limit pembiayaan hingga Rp2 miliar.
Dukungan ini juga diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pembiayaan di tingkat desa,” papar Maman.
Lebih lanjut, Maman menyebutkan saat ini, dari 46 lembaga penyalur KUR, penyaluran KUR dikelola oleh Bank
Himbara sebesar 75 persen. Namun, untuk memperluas akses bagi UMKM di berbagai daerah, keterlibatan Bank
Pembangunan Daerah (BPD) akan diintensifkan.
“Hal ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan UMKM di seluruh tanah air memperoleh akses pembiayaan yang adil dan merata,”
