Akseswarganet – Jakarta, 16 Februari 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan proyek infrastruktur strategis. Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari 12 jam di Gedung Merah Putih KPK.
Menurut laporan dari ANTARA News, Hasto ditahan untuk mempermudah proses penyidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti. Ia ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Kronologi Penahanan Hasto Kristiyanto
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari penyelidikan KPK terhadap proyek infrastruktur strategis yang diduga melibatkan penyalahgunaan anggaran negara. Beberapa pihak terkait sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi, termasuk pejabat tinggi di kementerian dan kontraktor pelaksana proyek.
Pada 15 Februari 2025, Hasto Kristiyanto dipanggil sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari 12 jam. Setelah dilakukan pemeriksaan, KPK menemukan bukti kuat yang cukup untuk menahan Hasto terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan suap.
“Hasto Kristiyanto ditahan sebagai tersangka kasus korupsi terkait proyek infrastruktur. Penahanan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan dan mencegah penghilangan barang bukti,” ujar Ali Fikri, Juru Bicara KPK, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
KPK Tahan Hasto Kristiyanto: Dugaan Korupsi yang Menjerat Hasto Kristiyanto
Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasto diduga menerima gratifikasi dan suap terkait proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara. KPK menemukan bukti transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan sejumlah kontraktor dan pejabat terkait.
Beberapa temuan penting dalam penyelidikan KPK antara lain:
- Penerimaan Uang Suap – Hasto diduga menerima uang suap sebesar Rp 10 miliar melalui perantara untuk memuluskan proyek infrastruktur strategis.
- Gratifikasi dalam Bentuk Aset – Selain uang tunai, Hasto juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk aset properti di beberapa lokasi strategis.
- Pengaturan Tender Proyek – KPK mencurigai adanya pengaturan tender proyek yang melibatkan persekongkolan dengan pihak kontraktor.
- Pencucian Uang – Uang hasil suap diduga dialihkan melalui rekening perusahaan fiktif dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dalam penyelidikan ini, KPK juga mengamankan dokumen kontrak proyek, bukti transfer, dan komunikasi digital yang diduga terkait dengan kasus korupsi ini.
Pasal yang Dikenakan dan Ancaman Hukuman
KPK menjerat Hasto Kristiyanto dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
- Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
- Pasal 11 dan Pasal 12 C tentang penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya.
- Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dengan pengalihan hasil korupsi melalui rekening perusahaan fiktif.
Jika terbukti bersalah, Hasto terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Reaksi PDI Perjuangan dan Dukungan Hukum untuk Hasto
Menanggapi penahanan ini, PDI Perjuangan menyatakan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan memberikan dukungan hukum kepada Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa partai tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Namun, PDI Perjuangan akan memberikan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak hukum Hasto tetap terjaga.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami yakin Hasto akan menghadapi proses ini dengan kooperatif dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Megawati dalam keterangan resminya.
Sementara itu, pengacara Hasto, Otto Hasibuan, menyatakan bahwa kliennya siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan akan memberikan keterangan yang transparan dan kooperatif kepada penyidik KPK.
Dampak Politik dan Respon Publik
Penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diprediksi akan berdampak pada dinamika politik di Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2025. Beberapa analis politik berpendapat bahwa kasus korupsi ini dapat mempengaruhi citra partai dan mempengaruhi elektabilitas PDI Perjuangan di mata publik.
Di sisi lain, penahanan ini mendapat respon positif dari publik sebagai langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, terutama yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi berpengaruh.
Kesimpulan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait dugaan kasus korupsi dan gratifikasi dalam proyek infrastruktur strategis. Penahanan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan berdampak pada dinamika politik di Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2025. Sementara itu, PDI Perjuangan menyatakan komitmennya untuk menghormati proses hukum dan memberikan dukungan hukum kepada Hasto.
Sumber:
- ANTARA News – “KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto”
