akseswarganet – Riset yang Diperluas untuk Kepentingan Publik
Pengamat meminta Komdigi untuk melakukan investigasi yang lebih komprehensif terhadap usulan lelang spektrum 1,4 GHz.
Banyak pengamat yang mengalihkan perhatian mereka ke usulan lelang frekuensi 1,4 GHz dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang bertujuan untuk menyediakan internet cepat dan terjangkau berbasis akses nirkabel pita lebar (BWA).
Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, menyuarakan keprihatinannya tentang diskusi tersebut, dengan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi BWA berpotensi gagal di masa lalu.
Trubus menyoroti ketidakmampuan skema BWA lama untuk mendorong penetrasi internet yang merata, terutama di wilayah yang ditetapkan untuk pertumbuhan.
Ia mengutip kasus Berca pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bukti bahwa spektrum yang diperoleh melalui lelang tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk membangun infrastruktur internet.
Trubus juga menyoroti kurangnya transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan Komdigi. Ia menilai konsultasi publik dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah dinilai ikut campur dalam konsultasi publik tersebut. Menurut Trubus, Komdigi seharusnya tidak menaungi perusahaan-perusahaan yang memiliki ikatan atau kroni pemerintah.
Susah Dapat Internet Cepat Seharga Rp100.000
Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai target Komdigi untuk lelang frekuensi 1,4 GHz tidak rasional.
“Komdigi menilai operator akan melakukan ekspansi di lokasi yang kurang menguntungkan akibat lelang frekuensi 1,4 GHz. Ia mengatakan, “Komdigi belum bisa bersikap tegas dalam menindak operator yang tidak menepati janji dan tidak pernah konsisten.”
Ia mencontohkan contoh sebelumnya, seperti Starlink yang awalnya diiklankan untuk wilayah 3T, tetapi justru lebih banyak digunakan di rumah-rumah dan apartemen di kota-kota besar.
“Jadi pertanyaannya, apakah tujuan operator BWA sebenarnya untuk mendorong pemerataan layanan telekomunikasi berbiaya rendah?” Kamilov mempertanyakan konsistensi Komdigi.
Komdigi meminta agar 700 MHz diutamakan.
Selain itu, Kamilov mempertanyakan klaim Komdigi yang menyebutkan frekuensi 1,4 GHz hanya digunakan untuk layanan telepon tetap rumah. Ia berpendapat, Komdigi sulit menjamin layanan tersebut hanya akan digunakan untuk melayani wilayah permukiman mengingat frekuensi 1,4 GHz sudah masuk telekomunikasi seluler internasional.
Kamilov berpesan agar Komdigi memprioritaskan lelang frekuensi 700 MHz agar dapat memenuhi permintaan layanan pita lebar tanpa membahayakan sektor telekomunikasi.
“Komdigi harus memperhitungkan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi yang lebih murah dari lelang sebelumnya pada lelang 700 MHz agar operator dapat memberikan harga yang wajar dengan kualitas terbaik,” lanjutnya.
Kamilov menilai ada kepentingan tertentu yang membuat Komdigi tidak berdaya, sehingga tiba-tiba memprioritaskan lelang frekuensi 1,4 GHz.
Komdigi Siapkan Internet Pita Lebar Tetap Murah
Pemerintah akan segera melelang frekuensi 1,4 GHz. Layanan internet rumahan yang cepat namun dengan harga yang lebih terjangkau akan ditawarkan melalui frekuensi ini.
Kecepatan internet hingga 100 Mbps menjadi target Kementerian Komunikasi dan Digital. Layanan telekomunikasi dengan menggunakan BWA (Broadband Wireless Access) akan beroperasi pada rentang frekuensi 1,4 GHz.
Dalam rangka mewujudkan jaringan tetap lokal berbasis packet switching dengan menggunakan teknologi IMT (International Mobile Telecommunications), layanan BWA ini dijelaskan.
Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, lelang frekuensi 1,4 GHz diharapkan dapat dimulai pada minggu ketiga Februari 2025.
