>Akseswarganet – Presiden Argentina Dihadapkan pada Tuntutan Hukum Karena Promosi Kripto
Seorang pengacara di Argentina telah mengajukan tuntutan penipuan terhadap Presiden Javier Milei di pengadilan pidana, akibat promosi mata uang kripto di media sosialnya.
Tuntutan ini muncul setelah Milei mempromosikan $LIBRA, sebuah koin yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memuat usaha kecil dan startup, melalui platform X pada Jumat (14/2/2025).
Ia menghapus postingan tersebut beberapa jam setelahnya, yang menyebabkan nilai mata uang kripto itu merosot dan mengakibatkan kerugian besar bagi investor jangka pendek.
Menurut informasi dari unggahan Milei, $LIBRA yang dikembangkan oleh KIP Protocol dan Hayden Davis, dapat diakses melalui tautan ke situs vivalalibertadproject.com.
Kantor Presiden Argentina menyatakan bahwa Milei tidak terlibat dalam pengembangan mata uang kripto tersebut.
Postingan itu dihapus untuk mencegah spekulasi lebih lanjut setelah reaksi publik terhadap proyek tersebut.
Di sisi lain, Jonatan Baldiviezo, pengacara dan salah satu penggugat, menyatakan bahwa mereka melihat adanya asosiasi terlarang yang melakukan penipuan. “Tindakan penipuan telah terjadi, dan tindakan presiden sangat signifikan,” ujarnya seperti dilansir dari Yahoo Finance, Senin (17/2/2025).
Baldiviezo menandatangani petisi tersebut bersama beberapa pengacara, ekonom, dan mantan pejabat Bank Sentral Argentina. Pengadilan pidana diperkirakan akan menunjuk hakim untuk menangani kasus ini atau merujuknya ke jaksa untuk penyelidikan lebih lanjut.
Penggugat berpendapat bahwa tindakan Milei merupakan operasi yang dikenal dalam dunia kripto sebagai rug pull, di mana pengembang meluncurkan token menarik untuk menarik investor,
tetapi kemudian meninggalkannya setelah dana menjadi terlalu mahal, sehingga token tersebut tidak berharga. Baldiviezo juga menambahkan bahwa Milei melanggar Undang-Undang Etika Publik.
Presiden membagikan informasi di akun pribadinya tentang peluncuran proyek Protokol KIP,
seperti yang dilakukannya setiap hari dengan banyak pengusaha yang ingin meluncurkan proyek di Argentina untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi, kata Kantor Presiden.
Menyalahkan Lawan Politik
Setelah menghapus unggahan tersebut, Milei menyatakan di X bahwa ia tidak mengetahui perkembangan mata uang itu. Ia kemudian menyalahkan lawan politiknya yang dianggap memanfaatkan situasi ini.
“Saya tidak tahu rincian proyek itu. Setelah mendapatkan informasi, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan promosinya (itulah sebabnya saya menghapus cuitan itu),” ujarnya.
KPK Argentina Ambil Tindakan
Menanggapi kejadian ini, Kantor Presiden mengumumkan bahwa KPK di Argentina akan segera bertindak. Pemerintah juga mengakui bahwa Milei dan anggota pemerintahannya baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Protokol KIP di kantor presiden.
“Semua informasi yang dikumpulkan dalam penyelidikan akan diserahkan ke pengadilan untuk menentukan apakah ada perusahaan atau individu yang terkait dengan proyek Protokol KIP yang melakukan kejahatan,” kata pemerintahan Milei dalam pernyataan resminya.
Hayden Mark Davis, salah satu perwakilan KIP Protocol yang bertemu dengan Milei, menyalahkan presiden atas penurunan nilai mata uang kripto tersebut dalam sebuah video yang diunggah di media sosialnya.
“Meskipun sebelumnya telah berkomitmen, Milei dan timnya tiba-tiba mengubah posisi mereka. Mereka menarik dukungan dan menghapus semua unggahan sebelumnya di media sosial,” kata Davis.
Argentina Bekerja Sama dengan El Salvador untuk Membangun Regulasi Aset Digital Termasuk Kripto
Sebelumnya, Pemerintah Argentina di bawah Presiden Javier Milei berkomitmen untuk memperjelas aturan terkait penggunaan dan peredaran mata uang kripto. Sebagai langkah strategis, Komisi Sekuritas Nasional Argentina (CNV) menjalin kemitraan dengan Komisi Nasional Aset Digital El Salvador (CNAD).
Jalin Kerja Sama
Kerja sama antara kedua otoritas keuangan ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan aset virtual.
Menurut Bitcoin.com, Jumat (13/12/2024), kerja sama ini dirancang untuk memperkuat integritas dan efisiensi lembaga yang mengawasi aset digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan regulasi yang efektif serta mencegah praktik penipuan dan aktivitas ilegal lainnya.
Presiden CNV, Roberto Silva, menekankan pentingnya kemitraan ini dan menghargai pengalaman El Salvador dalam bidang aset digital.
“El Salvador telah menjadi pelopor, tidak hanya dalam adopsi bitcoin tetapi juga dalam regulasi aset digital dan layanan terkait. Kami ingin belajar dari pengalaman mereka untuk memperkuat pengawasan di Argentina,” ujarnya.
Kerja sama ini merupakan hasil dari pertemuan antara pejabat kedua negara pada bulan Maret dan Mei lalu. El Salvador dikenal memiliki regulasi kripto yang komprehensif, termasuk menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan mengatur berbagai aktivitas seperti tokenisasi aset.
Di Argentina, CNV baru-baru ini meluncurkan registrasi resmi bagi penyedia layanan aset digital. Program ini mulai berjalan pada Juni 2023, dengan 35 perusahaan terdaftar, termasuk empat bursa internasional.
Presiden Milei juga mendorong integrasi aset digital ke dalam pasar keuangan tradisional. Salah satu langkah terbarunya adalah izin CNV untuk perdagangan dana kripto yang diperdagangkan di bursa (ETF) di pasar saham Argentina.
Langkah ini mencerminkan visi Argentina untuk menjadikan aset digital sebagai bagian penting dari ekosistem keuangan nasional.
Argentina Siapkan Regulasi Baru untuk Kurangi Risiko Pencucian Uang dengan Kripto
Undang-undang baru di Argentina akan mengatur pasar mata uang kripto karena negara tersebut ingin mengurangi risiko seperti pencucian uang yang terkait dengan aset digital.
Argentina mencatat transaksi kripto sebesar USD 85,4 miliar atau sekitar Rp 1.382 triliun pada tahun lalu,
menjadikannya salah satu negara dengan aktivitas kripto terbesar di dunia, menurut Chainalysis.
Peningkatan ini terjadi di tengah upaya masyarakat Argentina untuk mengatasi inflasi yang tinggi dan masalah mata uang.
Pemerintah Argentina telah meluncurkan paket fiskal yang menawarkan amnesti pajak bagi individu yang melaporkan aset hingga USD 100.000, termasuk aset kripto.
Roberto Silva, Presiden Komisi Sekuritas Nasional, menyatakan bahwa amnesti ini dapat mengurangi tekanan dari FATF,
organisasi yang berhubungan dengan Bank Dunia, IMF, dan PBB, untuk mengatur pasar kripto di Argentina.
FATF mengancam akan menempatkan Argentina dalam daftar abu-abu,
yang dapat meningkatkan pengawasan dan menghambat investasi asing, serta berpotensi menaikkan suku bunga internasional dan menurunkan PDB, menurut analisis IMF.
Silva menambahkan bahwa pendaftaran aset kripto adalah langkah awal menuju regulasi,
dan kemungkinan besar akan mengikuti aturan yang ada di Amerika Serikat.
Ignacio Gimenez, direktur eksekutif Lemon Cash, salah satu bursa kripto terbesar di Argentina,
mengungkapkan bahwa bursa tersebut telah memperbarui sistemnya agar pengguna dapat mendaftarkan aset mereka secara sukarela kepada pemerintah.
