Akseswarganet – Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah signifikan menuju regulasi stablecoin. French Hill, Ketua Komite Layanan Keuangan DPR AS, bersama dengan Bryan Steil, Ketua Subkomite
Aset Digital, telah menyampaikan draf awal Undang-Undang Transparansi dan Akuntabilitas Stablecoin untuk Ekonomi Buku Besar yang Lebih Baik (STABLE) tahun 2025.
Menurut laporan dari CryptoPotato pada tanggal 2 Oktober 2025, undang-undang ini bertujuan untuk menetapkan pedoman yang jelas untuk stablecoin dan mengurangi berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas keuangan.
Penetapan Moratorium Dua Tahun untuk Stablecoin Tertentu
Ketentuan utama RUU ini adalah penetapan moratorium dua tahun untuk penerbitan stablecoin yang dijaminkan secara endogen. Stablecoin ini sepenuhnya didukung oleh aset digital lain yang
diterbitkan atau dikelola oleh entitas yang sama, yang menurut para pembuat undang-undang menimbulkan risiko terkait likuiditas, volatilitas, dan potensi manipulasi pasar.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi jenis stablecoin ini, RUU tersebut mengamanatkan agar Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan Federal
Reserve, Securities and Exchange Commission (SEC), dan Studi ini akan meneliti aspek teknologi, struktur tata kelola, dan dampaknya terhadap pasar dan perlindungan konsumen.
Peraturan yang diusulkan juga memperkenalkan kriteria yang ketat untuk penerbit stablecoin. Hanya lembaga tertentu, seperti lembaga penyimpanan yang diasuransikan atau entitas nonbank
yang mematuhi standar modal, likuiditas, dan transparansi yang ketat, yang akan diizinkan untuk menerbitkan stablecoin, Persyaratan Ketat untuk Penerbit Stablecoin.
Kepatuhan terhadap Persyaratan Peraturan
Selain itu, penerbit stablecoin akan diminta untuk memenuhi berbagai kewajiban, termasuk penyerahan laporan keuangan bulanan untuk memastikan transparansi operasional. Selain itu,
audit independen berkala akan diperlukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar ini. Penerbit stablecoin juga harus menerapkan protokol manajemen risiko untuk mengurangi potensi kegagalan sistemik.
Ketua Subkomite Aset Digital, Bryan Steil, menyoroti bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong inovasi keuangan, meningkatkan status dolar AS sebagai mata uang cadangan
global yang dominan, dan melindungi kepentingan konsumen dan investor. Ia juga mendorong masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum finalisasi RUU ini.
Jika RUU tersebut disetujui, lembaga federal akan memiliki waktu 180 hari untuk merumuskan
aturan pelaksanaan yang diperlukan, diikuti oleh fase transisi selama 18 bulan sebelum peraturan tersebut sepenuhnya diberlakukan.
Peraturan Stablecoin dalam Menanggapi Perkembangan Global
Peraturan ini mengikuti pengenalan Undang-Undang Guiding and Establishing National
Innovation (GENIUS) oleh beberapa senator AS dari Partai Republik dan Demokrat, yang juga berupaya untuk mengatur stablecoin sambil mempromosikan inovasi dalam sektor keuangan.
RUU tersebut menggolongkan stablecoin sebagai aset digital yang terkait dengan dolar AS dan menguraikan persyaratan lisensi dan cadangan tertentu. Penerbit stablecoin dengan aset Persyaratan Ketat untuk Penerbit Stablecoin.
melebihi $10 miliar akan diatur oleh Federal Reserve, sedangkan entitas yang lebih kecil akan diatur oleh peraturan negara bagian.
Seiring dengan meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap stablecoin, peraturan ini
berpotensi berdampak signifikan terhadap lanskap aset digital. Baik investor maupun penerbit stablecoin harus bersiap menghadapi peraturan yang lebih ketat dalam waktu dekat.
